Nyiurpos.com, Manado – Tim kuasa hukum Partai Gerindra, yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur YSK VICTORY, menggelar konferensi pers di Granada pada pukul 5 sore, 28 Oktober 2024.
Dalam konferensi pers tersebut, tim kuasa hukum menegaskan dukungan penuh terhadap YSK VICTORY dan Partai Gerindra di Sulawesi Utara.
Audy Tudjuwale, SH, Advokat Partai Gerindra, menyatakan bahwa tim kuasa hukum mendukung penuh upaya penegakan hukum di Sulawesi Utara, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
“Kami mendukung apa yang dilakukan Polda Sulut, Bapak Kapolda melalui Direktur Kriminal Khusus, untuk memproses perkara-perkara yang berpotensi merugikan negara dan yang sudah merugikan negara,” tegas Audy.
“Ini adalah bagian dari program Bapak Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi, dan kami yakin tiga paslon lain juga setuju untuk membasmi korupsi.”
Audy juga menegaskan bahwa tim kuasa hukum YSK VICTORY tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, yang melibatkan SKPD
“Janganlah kami dikait-kaitkan,” ujar Audy.
“Kami percaya pada supremasi hukum, dan kami mendukung segala proses hukum pemberantan korupsi yang dilakukan pihak Polda Sulut, melalui dari Direktorat Kriminal Khusus.”
Tambah Audy hal yang lain juga di tambahkan Reza Sofian, SH, Advokat, menambahkan bahwa selain pemberantasan korupsi YSK VICTORY juga berkomitmen untuk memberantas mafia tanah di Sulawesi Utara.
“Mafia tanah di Sulawesi Utara ini sangat santer oleh Bapak Prabowo, sehingga jangan kalian lupa bahwa Bapak Yulius itu dia diperintah untuk menjadi Gubernur Sulawesi Utara oleh Bapak Prabowo,” ujar Reza.
“Jika Bapak Yulius Stefanus Komaling direstui oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk menjadi gubernur, maka memberantas mafia tanah akan menjadi program utama beliau bersama Pak Victor.”
Konferensi pers ini menunjukkan tekad kuat dari Tim Kuasa Hukum Partai Gerindra untuk memenangkan YSK VICTORY dalam Pilgub Sulawesi Utara.
Mereka juga menegaskan dukungan terhadap upaya penegakan hukum di Sulawesi Utara, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan mafia tanah.
Tim Redaksi